Pemerintah Provinsi Sulut tetap berupaya dengan bijak untuk mengatasi krisis listrik yang ada di Sulawesi Utara. Dengan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan potensi pembangunan ketenagalistrikan di Sulut.
Hal tersebut terungkap dalam seminar sinergitas Pemprov Sulut bersama PT.PLN wilayah Suluttenggo dalam mengatasi ketersediaan listrik melalui regulasi kelistrikan nasional, yang digelar di ruang Huyula kantor Gubernur, Selasa (31/5). Hadir dalam seminar itu, Bastari, mewakili direktorat jenderal listrik Departemen Energi Sumber Daya, Robert Sitorus, mewakili PLN Wilayah Suluttenggo.
”Kita ketahui bersama realita saat ini menunjukan ketergantungan masyarakat pada ketersediaan tenaga listrik sudah semakin tinggi,” ujar Asisten Perekonomian, Ir Alex Wowor dalam sambutan mewakili Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, saat membuka seminar.
Dikatakannya, ketersediaan listrik merupakan faktor yang menentukan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional dan penggerak roda perekonomian suatu wilayah. Untuk itu pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan dalam pemanfaatan ketenagalistrikan di Sulut.
Berdasarkan data, sampai bulan April 2011, kondisi listrik di Sulut adalah daya terpasang 262.433 MW, daya mampu 195.162 MW, beban puncak 180.078 MW, surplus 14.757 MW, jumlah pelanggan 390.383 MW, daftar tunggu 87.204 MW. Sulut juga memiliki 11 pembangkit listrik, yang menjadi motor bergeraknya ketenagalistrikan di Sulut.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan dalam memanfaatkan potensi pembangunan kelistrikan. ”mengatasi masalah ketersediaan listrik, pemerintah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi ketenagalistrikan. Membuat agenda penanggulanagan krisis penyediaan tenaga listrik dengan mengedintifikasi masalah dan langkah aksi cepat untuk pemenuhan listrik,” kata Wowor.
Strategi pembangunan ketenagalistrikan di Sulut dengan mempersiapkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dari tahun 2010 sampai 2019. diantaranya, pembangkit listrik lahendong empat dengan kapasitas 20 MW, yang rencananya pada tahun 2012 sudah beroperasi.
Tompaso satu 20 MW tahun 2013 dalam perencanaan, kotamobagu 1 dan 2 dengan kapasitas2x40 MW juga dalam tahap perencanaan. Pemerintah juga mengoptimalkan potensi panas bumi yang ada di enam lokasi di Airmadidi, Gunung dua sudara, Lahendong, Tompaso, Gunung Ambang, Kotamobagu.
Pemerintah juga mengambil beberapa langkah upaya peningkatan pasokan penyediaan tenaga listrik di Sulut. Jangka pendek melalui sewa PLTD Likupang dengan kapasitas 20 MW, jangka panjang PLTU Amurang 2×25 MW, PLTP Lahendong IV 1×20 MW, PLTP Lahendong 5 dan 6 2×20 MW.
Beberapa hal tersebut telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan listrik. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan beberapa kebijakan PLN dimana, PLN saatini telah melakukan sistem pembayaran listrik pasca bayar, guna lebih memberikan kemudahan bagi pelanggan.(Kabag Humas, CH Sumampow SH.MEd)
Filed under: Info Pemerintahan | Leave a comment »