Gubernur: Reformasi Birokrasi harus dimulai dari Aparatur

Inti dari Reformasi Birokrasi adalah Penataan Sistem, Penataan Strukutr dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yang terlibat dalam Birokrasi. Sistem dan Struktur yang baik belum tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan apabila Aparatur yang menjalankan birokrasi tersebut tidak memiliki kompetensi yang handal. Oleh karena itu penataan aparatur baik dari segi kuantitas dan kualitas kompetensinya mutlak harus dilakukan. Ke depan kita harus bisa benar-benar menerapkan birokrasi yang efisien dan efektif dengan bangun organisasi yang ramping namun dapat merespons semua fenomena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian antara lain dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional dengan topik “Retrospek dan Prospek Implementasi Tugas Umum Pemerintahan di Daerah Menuju Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Seminar tersebut digagas oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Minahasa sebagai bagian dari IPDN Kampus Pusat di Jatinangor.

Mengawali acara seminar, dalam laporannya Direktur IPDN Kampus Minahasa DR. Noudy Tendean, S.Ip, M.Si mengatakan bahwa tujuan Seminar Nasional ini adalah untuk memberikan masukan dalam proses penyempurnaan kebijakan di bidang pemerintahan daerah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan isu pelaksanaan tugas umum pemerintahan di daerah dan untuk mendorong terbangunnya harmonisasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di daerah. Seminar ini diikuti oleh Praktisi Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota Pimpinan DPRD, Akademisi, Pejabat IPDN Pusat dan Kampus Regional, Para Widyaiswara, Mahasiswa dan Praja IPDN. Seminar dibuka oleh Rektor IPDN Prof. Dr. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si yang dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa penyelenggaraan Seminar Nasional  di Sulut ini sangat tepat karena Sulut telah menjadi daerah percontohan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi yang telah meraih berbagai prestasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Saat memulai sambutan dan penyampaian materinya secara khusus Gubernur meminta perhatian khusus dari Bupati/Walikota yang tidak hadir dan hanya mengirimkan wakilnya. Forum seperti ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan. Dewasa ini memang sedang terjadi distorsi pemahaman hakekat penyelenggaraan otonomi daerah yang diakibatkan oleh penafsiran yang tidak seragam atas Peraturan Perundangan mengenai Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Gubernur secara khusus meminta IPDN untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai filosofi undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mengalami beberapa kali mulai dari UU No 5 Tahun 1974 sampai pada UU No 32 Tahun 2004. Pada bagian lain Gubernur merasa bangga dan mengapresiasi performance IPDN Kampus Minahasa yang terus menerus berbenah diri menjadi salah satu kampus IPDN terbaik (di luar kampus Jatinangor) di Indonesia. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: