Update Info Pemerintahan

Klik Disini

Gubernur Pimpin Upacara Pemberian Remisi

Setiap tanggal 17 Agustus, dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden RI memberikan Remisi kepada para narapidana se Indonesia yang dalam menjalani hukumannya dinilai bersikap baik dan menunjukkan prestasi dan dedikasi serta berdisiplin tinggi dalam mengikuti Program Pembinaan yang dilaksanakan di LP. Hal ini merupakan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 tantang Pemasyarakatan dan diikuti oleh Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Pemberian Remisi ini dilakukan dalam Upacara Bendera Memperingati HUT Proklamasi RI yang untuk Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di LP Kelas II Tuminting Manado hari Rabu, 17 Agustus 2011 pukul 07,00 pagi. Gubernur Sulawesi Utara DR, Sinyo Harry Sarundanjang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus menyerahkan secara simbolis SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W14-50.PK.01.01.02 Tahun 2011 tentang Pemberian Remisi . Jumlah keseluruhan narapidana yang memperoleh Remisi (pengurangan masa tahanan) di LP Kelas IIa, Kelas IIb, Rutan se Sulut untuk RU1 804 narapidana dan RU2 37 orang.  SK ini diterima oleh dua orang perwakilan narapidana yang menerima remisi dimana salah satu diataranya langsung dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanannya.

Gubernur Sulawesi Utara yang membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI mengatakan bahwa Para narapidana sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman tentunya juga turut merasakan nuansa Kemerdekaan yang merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi itu sendiri yakni untuk mencapai Indonesia yang bebas dalam menentukan masa depannya sendiri. Hal ini juga tentunya memberi inspirasi kepada para narapidana untuk membebaskan diri dari segala hal yang membelenggu menuju kepada kondisi yang memberikan keleluasaan untuk berdiri pada kaki sendiri secara bertanggungjawab dan dengan kedewasaan diri. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang manusiawi terhadap para pelanggar hukum yang didasari pada penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga menunjukkan harga diri dan martabat sebagai bangsa yang merdeka . Salah satu hak yang harus diberikan menurut undang-undang adalah hak untuk mendapatkan Remisi (Pengurangan masa menjalani Pidana). Dalam falsafah pemasyarakatan, pemberian Remisi bagi narapidana adalah upaya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat secara sehat sehingga mereka diharapkan dalam menjalani kehidupan normal dan bertanggungjawab.

Upacara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda), Kepala Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Sulut, serta pejabat teras di lingkungan Pemprov Sulut. Pada akhir acara Gubernur melakukan peninjauan hasil karya para narapidana selama menjalani pendidikan ketrampilan di LP Kelas II Manado. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut)

Gubernur: Kontribusi Pers dalam pembangunan daerah sangat signifikan

Capaian pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini tidak lepas dari peran Pers. Pers Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengawal segenap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Sulawesi Utara selama ini.  Hal tersebut dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Sulut Drs. M.M. Onibala, M.Si ketika menghadiri Buka Puasa Bersama Jajaran Pers Sulawesi Utara yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut di Balai Wartawan Manado, Selasa 16 Agustus 2011. Sebelum acarabuka puasa bersama ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut B. Mononutu, SH mengikuti Dialog yang melibatkan para wartawan termasuk wartawan senior anggota PWI Sulut yang antara lain membahasa tentang Perolehan Opini WTP Pemprov Sulut yang telah diraih dua kali bertururt-turut dalam rangka mendorong kabupaten/kota se Sulut untuk meraih opini yang sama di tahun-tahun yang akan datang.

Pada bagian lain Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. M. Onibala, M.Si mengatakan bahwa Pers adalah salah satu pilar pembangunan dalam fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam tanggungjawab tersebut Pers berperan untuk pembentukan opini publik terhadap pencitraan baik pribadi maupun lembaga. Oleh karena itu, Pers harus dapat menempatkan diri untuk menjalankan fungsinya secara objektif dan bertanggungjawab serta independen. Pada kesempatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra memberikan apresiasi khusus atas diselenggarakannya Dialog yang digagas oleh PWI Sulut dan akan menyampaikan pokok-pokok pikiraqn hasil dialog ini kepada Gubernur Sulut sebagai masukan untuk mempartahankan opini WTP di tahun yang akan datang serta mendorong kabupaten/kota memperoleh WTP.  (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut).

Krisen : PNS Harus Maknai Kemerdekaan

Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-66, Rabu (17/8) tepat pukul 07.00 pagi, seluruh pejabat eselon IV beserta staf di lingkungan kantor Gubernur Sulawesi Utara mengadakan apel bersama, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen, SH, MH. Dalam pengarahannya, Krisen membacakan sambutan Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang, dimana sambutan tersebut mengajak seluruh peserta apel untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah kemerdekaan RI yang merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pejuang kusuma bangsa. Sebagai pewaris kemerdekaan, seluruh PNS diharapkan untuk dapat memahami, merefleksikan, bahkan mengimplementasikan pesan-pesan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bagi pembangunan Indonesia. ‘’Kita diajak untuk merenungkan kembali akan eksistensi, peranan, tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan, seraya melakukan evaluasi, introspeksi dan retrospeksi terhadap berbagai kebijakan dan program yang telah dan akan dilakukan,’’ tegas Krisen seebagaimana yang tertuang dalam sambutan Gubernur. Lanjut kandidat doktor ini mengajak seluruh peserta apel untuk terus berupaya mengiringi langkah pembangunan dalam mengisi kemerdekaan dengan satu visi, yakni terwujudnya Sulawesi Utara yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Implementasinya yakni terus memantapkan tiga pilar pembangunan yakni Trade, Tourism and Investmen (TTI). Para pejabat eselon IV yang hadir dalam apel tersebut diantaranya Kasub bagian fasilitasi mass media dan dokumentasi Reynaldo Waluyan SSTP, Kasub bagian pembantuan dan dana dekon Boslar Sanger SE, dan Kasub bagian Pengumpulan dan Penyariangan Informasi Vanda Jocom S.Sos, M.Si. Selanjutnya, para pejabat eselon IV ini mengikuti Upacara Penurunan bendera pada sore hari, sebagaimana yang dijadwalkan. (Juru Bicara Pemprov Sulut, C. H. Sumampow, SH, M.Ed)

Rangkaian Acara Peringatan HUT RI ke-66 di Provinsi Sulawesi Utara

Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-66 di Provinsi Sulawesi Utara ditandai dengan berbagai kegiatan yang dimaksudkan selain untuk memeriahkan hari bersejarah tersebut juga untuk menumbuhkembangkan rasa kebangsaan dan komitmen ke-Indonesiaan seluruh masyarakat Sulawesi Utara dari Miangas sampai Pinogaluman. Rangkaian acara peringatan HUT ke-66 Kemerdekaan RI telah diawali dengan Pencanangan Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan Pencanangan kegiatan HUT Provinsi Sulut ke-47 pada tanggal 5 Agustus 2011. Panitia Pelaksana telah melaksanakan Lomba Gerak Jalan 17, 8 dan 45 km yang diikuti oleh komponen PNS, Organisasi Pemuda TNI/POLRI dan Pelajar di Kota Manado dan sekitarnya.

Berikut ini rangkaian acara yang akan berlangsung sampai pada tangal 17 Agustus 2011.

Hari Selasa, 16 Agustus 2011:

– Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulawesi Utara dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Menyambut HUT Proklamasi.

– Taptu (Pawai Obor),  Start dari Halaman Mapolda Sulut pukul 18.00

– Apel Kehormatan dan Renungan Suci, tempat Taman Makam Pahlawan Kairagi, pukul 24.00

Hari Rabu, 17 Agustus 2011

– Adhi Bangkit (Tradisi Membangunkan Pejabat di Hari Kemerdekaan dengan Tiupan Terompet) oleh Korsik TNI, tempat Gubernuran Bumi Beringin jam 05.00 pagi

– Upacara dan pemberian Remisi Bagi Narapidana di LP, tempat Lapas Kelas II Manado, jam 07,00

– Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, tempat Halaman Kantor Gubernur Sulut pukul 09.00

– Ramah Tamah dengan Veteran, Perintis Kemerdekaan RI, Tempat Lobby Depan Kantor Gubernur Sulut, pukul 11.30

– Upacara Penurunan Bendera, Halaman kantor Gubernur Sulut, jam 17.00

– Resepsi Kenegaraan, tempat Gubernuran Bumi Beringin, jam 19.00

Para undangan diharapkan hadir paling lambat setengah jam sebelum acara-acara tersebut dimulai. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH, M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut)

 

 

 

SHS: Sulut titik penting ASEAN Connectivity

Letak strategis Sulawesi Utara harus menjadi fokus perhatian dalam rangka memperkuat ASEAN Connectivity. Master Plan ASEAN Connectivity yang telah disahkan melalui Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke 17 di Hanoi, Oktober 2010 mengakui pentingnya pengembangan dan potensi lokal dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah-daerah yang memiliki potensi dan letak strategis dalam Peta ASEAN Connectivity untuk menjadi bagian dari Master Plan tersebut. Pemerintah Sulawesi Utara tentunya sangat antusis dan akan mengkodisikan segala potensi wilayahnya untuk menjadi bagian Master Plan ini. Demikian antara lain dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ketika membuka Seminar on Enhancing ASEAN Connectivity to Support ASEAN Community 2015.

Ketika menyampaikan materinya sebagai Keynote Speaker, Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susantono mengatakan bahwa tujuan Seminar ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka membangun kekuatan bersama ASEAN dalam rangka menghadapi Kompetisi Global. Rakyat di negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang relatif sama karena background yang relatif sama. Oleh karena itu, ASEAN Connectivity relatif mudah untuk diimplementasikan. Ada 3 pilar penting yang harus mendapatkan perhatian penting untuk dikembangkan yaitu Physical Connectivity (Pembangunan infrastruktur), Institutional Connectivity (Penguatan Kelembagaan), People to People Connectivity (Hubungan antar masyarakat secara langsung). Sulawesi Utara dipilih untuk melaksanakan seminar ini adalah karena daerah ini berkembang sangat dinamis dalam lima tahun terakhir, antara lain dengan ditetapkannnya Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, demikian Wakil Menteri Perhubungan.

Seminar keterkaitan ASEAN untuk menunjang perwujudan Masyarakat Bersama ASEAN tahun 2015 (Enhancing ASEAN Connectivity to Support ASEAN Community 2015) yang digelar bersama oleh Kementerian Luar Negeri RI, Perwakilan Tetap ASEAN di Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung sehari penuh dan dihadiri oleh para stakeholders ASEAN, kalangan akademisi, Pemerhati ASEAN dan Jajaran pemerintah Provinsi Sulut, Jajaran Pemkot Bitung dan peserta lainnya. Pembicara yang tampil secara panel terdiri dari Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susantono,  Dirjen ASEAN Kemenlu Jauhari Oratmangun, Dubes tetap RI untuk ASEAN Gde Ngurah Swajaya, Dubes AS Untuk ASEAN David Carden, Dubes Jepang untuk ASEAN Kabag Humas Ch> Sumapow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut).

Gubernur lobby Dubes AS dan Jepang untuk ASEAN

Disela-sela kesibukan pelaksanaan Asean Economic Ministers and Related Meetings, Gubernur Sulawesi Utara terus melakukan lobby-lobby internasional dalam rangka mempromosikan Sulut. Saat menunggu untuk membuka Seminar on Enhancing Asean Connectivity to Support ASEAN Community 2015 di Hotel Sintesa Peninsulla Manado, Kamis 11 Agustus 2011, Gubernur memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN David Carden, Dubes Jepang untuk ASEAN Takio Yamada dan Wakil Dari Uni Eropah Jan Willem Blankert. Nampak hadir juga Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk ASEAN Ngurah Swajaya, dan Walikota Bitung Hanny Sondakh.

Dialog itu sendiri tampak lebih informal namun diisi dengan materi percakapan soal potensi Sulawesi Utara yang masih sangat terbuka untuk investor mancanegara. Duta Besar AS untuk ASEAN, Duta Besar Jepang untuk ASEAN dan Wakil Uni Eropah nampak serius mendengarkan penjelasan-penjelasan Gubernur Sulawesi Utara yang antara lain menyampaikan rencana pengembangan Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan persiapan Sulut menjadi “A New Gate of Eastern Indonesia to Asia Pacific”.

Pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi kesempatan yang baik bagi Gubernur untuk lebih memperkenalkan Sulawesi Utara ke dunia internasional. Dalam tiga hari penyelenggaraan AEM, setidaknya Gubernur telah melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi atau Duta Besar Negara ASEAN dan Negara Mitra Dialog AEM antara lain Menteri Perdagangan Malaysia, Dubes Brunai Darrusalam untuk Indonesia, Dubes AS untuk ASEAN, Dubes Jepang untuk ASEAN dan Wakil Uni Eropah yang menghadiri AEM. Dalam beberapa hari ke depan, Gubernur juga beberapa Menteri Ekonomi ASEAN dan negara Mitra Dialog akan menemui Gubernur. Hal ini semakin menunjukkan minat mereka yang besar untuk menjajaki hubungan kerjasama langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini menjadi magnet baru di kawasan Indonesia Timur. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH, M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut)

Majukan UKM, Gubernur terus Pangkas Retribusi Liar

Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang bersama Menteri Perdagangan Mari Pangestu saat dialog bersama.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memajukan dan mengembangkan kemajuan iklim investasi di Sulut. Salah satu langkah luar biasa yang ditempuh Pemprov yakni dengan memangkas semua pungutan atau retribusi yang tidak relevan, yang ternyata hanya membebankan Investor ketika mengurus persyaratan usaha di Sulut. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ketika tampil dalam acara dialog bersama Menteri Perindustian dan Perdagangan Mari E. Pangestu, Kamis (11/8) kemarin .

Menurut Sarundajang, iklim usaha di Sulut saat ini sedang berkembang luar biasa. Hal ini dikarenakan Sulut kaya akan sumber daya alam seperti sektor perikanan, dimana berbagai jenis ikan dapat ditemui di Sulut. Untuk produk Agrobisnis Sulut juga tergolong daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti produk kelapa, pala, cengkih, dan vanilli.  ‘’ Tapi berbagai produk komoditi ini tidak dapat menguntungkan jika investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan modalnya di Sulut. Makanya perlu dilakukan shortcut, semua retribusi yang tidak perlu harus dipangkas,’’ tegas Sarundajang.

Guna terus menggeliatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Sulut, Pemprov perlu memainkan peranannya sebaik mungkin. Antara lain dengan membenahi semua masalah manajemen usaha dan permodalan. Dengan terbenahinya hal-hal tersebut sudah pasti direct investment dapat berjalan dengan baik. ‘’Selain kaya SDA, secara geoposisi Sulut sangat strategis. Tapi ini semua juga perlu ditunjang dengan memberikan privilege yang jelas kepada investor. Jika pengusaha tahu mereka akan untung sudah pasti tidak aka nada keraguan untuk menanamkan modal di Sulut,’’ ujar mantan Ketua KAPET Sulut ini sembari menambahkan bahwa sejauh ini Pemprov Sulut sudah cukup aktif dalam mensosialisasikannya.

Langkah ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Perindustian dan Perdagangan Mari E. Pangestu. Bahkan Pangestu mengaku salut dengan berbagai terobosan yang telah dilakukan Sarundajang dalam upaya memajukan perekonomian Sulut. Menurut Pangestu, sejauh ini Pemerintah sudah sangat berupaya dalam membangun konektivitas seperti penanganan masalah infrastruktur dan logistic. Selain itu, pihaknya juga dirasa sudah cukup berperan dalam memfasilitasi dan membina pengembangan usaha kecil menengah. ‘’Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menunjang upaya pemerintah pusat dalam memajukan perekonomian,’’ aku Pangestu. (Jubir Pemprov Sulut, C. H. Sumampow, SH, M.Ed)

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di kabupaten/Kota Lebih Ditingkatkan

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan penegakan peraturan perundang-undangan, dalam hal pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara terus di tingkatkan.

Hal tersebut dinyatakan dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi dan rapat koordinasi pembinaan kawasan penyelenggaraan urusan pemerintah diwilayah Provinsi yang digelar Rabu (10/8) di Swiss Bell Hotel Maleosan Manado. Kegiatan ini diikuti seluruh unsur yang terkait dari Kabupaten/kota se Sulut.

Rakor yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Prov Sulut,Drs  M M Onibala, MSi. Didampingi Karo Pemerintahan dan Humas B mononutu SH. Dalam Sambutannya, Onibala mengatakan  kegiatan ini perlu dilaksanakan guna meningkatkan gerak pacu pembangunan daerah Sulut.

“Melalui pelaksanaan kegiatan ini, akan dapat mensolusikan misinterpretasi dan misimplementasi berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum diwilayah Provinsi, ini diperlukan untuk  meningkatkan gerak pacu pembangunan daerah,” ujar Onibala.

Onibala melanjutkan, terkait dengan berlakunya undang-undang 22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka secara umum fungsi dan peranan Gubernur terus mengalami metamorfosis dalam kerangka percepatan pembangunan daerah.

Kabupaten/Kota harus terus berkomunikasi baik dengan pemerintah provinsi guna me nyelaraskan visi atau tujuan pembangunan satu daerah. “Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, konsultasi perencanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, jangan nanti ada masalah bencana, wabah penyakit,  atau gangguan keamanan baru meminta bantuan Gubernur,” ujarnya.

Untuk itu koordinasi sangat perlu dilakukan  guna membangun hubungan yang harmonis antar  kabupaten/kota dan menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pernyataan ini didukung sepenuhnya oleh Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri A. Sirajudin Nonci. Dalam pemaparan materi tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan Kooedinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Nonci menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara Pemerintah pusat dan provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk kemajuan bersama.(Kabag Humas CH Sumampow.SH.Med selaku Jubir Pemprov Sulut)

Wapres: Negara-negara ASEAN harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya

Tabuhan Tetengkoren menandai pembukaan secara resmi Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN dan Pertemuan Terkait Lainnya (Asean Economic Ministers and Related Meetings) ke 43 di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Kairagi Manado oleh Wakil Presiden RI DR. Boediono. Opening Ceremony ini menjadi awal pertemuan Menteri-menteri Ekonomi dan Delegasi dari negara-negara ASEAN yang sejak tanggal 7 Agustus telah berdatangan di Manado. Wakil Presiden RI DR. Boediono didampingi Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan dan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang menabuh tetengkoren yang kemudian diiringi Standing Applaus dari seluruh delegasi peserta. Acara pembukaan AEM ke 43 ini diawali dengan dikumandangkannya ASEAN Anthem (Mars ASEAN) oleh Paduan Suara Unima yang juga disambut dengan applaus panjang seluruh hadirin.

Gubernur Sulawesi Utara mendapatkan kesempatan pertama untuk naik ke Podium menyampaikan Welcoming Speach  atas nama Pemerintah dan Rakyat Sulawesi Utara. Pemerintah dan Masyarakat Sulawesi Utara sangat berbangga dan berterima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah ivent penting dan terhormat ini. Kepercayaan ini tememberikan tentunya akan semakin meningkatkan rasa percaya diri pemerintah dan masyarakat Sulut untuk terus menjadi tuan rumah penyelenggaraan ivent-ivent internasional lainnya. Momentum pelaksanaan AEM ini juga sangat tepat karena saat ini Sulawesi Utara sedang memacu akselerasi pembangunan untuk menuju Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pacifik. Dengan segala potensi yang dimiliki termasuk posisi geostrategis yang sangat menguntungkan dimana Sulut secara Strategis langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Pasifik, Sulawesi Utara siap menjadi jalur perdagangan utama di timur Indonesia. Disamping itu potensi wisata yang dimiliki Sulut sangat layak untuk dijadikan pilihan utama kunjungan wisatawan baik yang datang untuk berlibur maupun melakukan urusan bisnis. Gubernur juga mengharapkan dengan suasana keramahtamahan dan keindahan bumi Nyiur Melambai dapat membuat para delegasi merasa nyaman untuk melakukan pertemuan di Manado. Saya yakin suasana ini akan sangat menunjang para delegasi untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan ekonomi negara dan masyarakat di kawasan ASEAN, demikian Gubernur.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan yang menyampaikan perkembangan ASEAN khususnya penguatan kerjasama ekonomi sejak berdiri tahun 1967. Sejak berdirinya ASEAN terus berupaya untuk membuka diri dan memfasilitasi negara-negara anggotanya untuk melakukan kerjasama dengan dunia internasional terutama di bidang ekonomi. Semangat untuk maju bersama selalu menjadi dasar bagi setiap negara ASEAN untuk saling bekerjasama melalui program-program yang ditujukan untuk peningkatan kesejahtaraan rakyatnya. Dalam konteks ini negara-negara ASEAN menyadari bahwa masih terdapat kendala-kendala di bidang perdagangan yang harus dicarikan solusi yang tepat melalui dialog-dialog yang lebih intensif. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti AEM saat ini dapat menjadi wahana yang strategis untuk mendialogkan dan mencari solusi atas kendala-kendala tersebut.

Menteri Perdagangan RI Marie Elka Pangestu yang mendapatkan kesempatan menyampaikan sambutan berikutnya mengatakan bahwa dipilihnya Sulawesi Utara sebagai tuan rumah karena keinginan Pemerintah Pusat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada beranekaragam keunggulan yang dimiliki Indonesia secara Geografis. Manado salah satunya, Posisi strategis Manado yang berdekatan bahkan berbatasan langsung dengan Filipina dan Asia Pasifik. Selain itu keramahtamahan masyarakat Manado juga menjadi pertimbangan dan selain itu ternyata banyak delegasi negara peserta yang belum pernah ke Manado. Pertemuan ini untuk pertama kalinya melibatkan Amerika Serikat dan Rusia, selain mitra lainnya seperti Australia, India, Jepang, Korea, RRT dan Selandia Baru. Pertemuan ini juga melibatkan dunia usaha. Hasil pertemuan forum di bidang ekonomi ASEAN ini akan menjadi rekomendasi untuk pertemuan para Kepala Negara ASEAN serta mitra di bulan November. ASEAN bersama delapan negara dialog (AS, RRT, Jepang, Korea, India, Rusia, Australia
dan New Zealand) yang hadir dalam AEM mewakili sekitar 43% dari perdagangan dunia pada tahun 2010, dan wilayah yang memiliki pertumbuhan tertinggi di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang masih sulit. ASEAN, dengan lebih dari 600 juta penduduk dan peluang investasi yang menarik di berbagai sektor, memiliki peran penting di dalam konteks perekonomian global. Dan sebagai tuan rumah ASEAN 2011, Indonesia merekomendasikan untuk melakukan pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN di Manado untuk mengajak ASEAN serta mitra perdagangan dan investasi dari berbagai belahan dunia untuk melihat potensi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” kata Menteri Perdagangan Mari Pangestu.

Puncak acara adalah sambutan Wakil Presiden RI Boediono yang sekaligus membuka pertemuan ini yang mengingatkan bahwa saat ini ASEAN sedang berhadapan dengan suasana ketidakpastian termasuk di bidang ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baik nasional maupun regional untuk menjawab tantangan tersebut. Wapres mengatakan bahwa hasil laporan tahun 2010 menunjukkan bahwa daya saing fundamental yang diukur dari besaran makroekonomi dan mikroekonomi berada pada ranking 57 dari 132 negara. Situasi ini cenderung tidak berubah selama lebih dari 5 tahun terakhir. kondisi Ini tentunya memerlukan strategi khusus untuk menghadapinya. Apalagi saat ini ASEAN sedang menyiapkan konsep Pasar Tunggal yangh diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian di masing-masing negara anggota. Pada bagia akhir sambutannya Wapres mengingatkan kembali pernyataan Presiden SBY dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Bali “ASEAN harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat negara-negara anggotanya. ASEAN harus memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat negara anggotanya. Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan langkah-langkah inovatif untuk mempercepat terwujudnya Komunitas Ekonomi ASEAN dengan platform yang sama untuk kemajuan ASEAN ke depan. (Kapaala Bagian Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut).