Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di kabupaten/Kota Lebih Ditingkatkan

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan penegakan peraturan perundang-undangan, dalam hal pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara terus di tingkatkan.

Hal tersebut dinyatakan dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi dan rapat koordinasi pembinaan kawasan penyelenggaraan urusan pemerintah diwilayah Provinsi yang digelar Rabu (10/8) di Swiss Bell Hotel Maleosan Manado. Kegiatan ini diikuti seluruh unsur yang terkait dari Kabupaten/kota se Sulut.

Rakor yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Prov Sulut,Drs  M M Onibala, MSi. Didampingi Karo Pemerintahan dan Humas B mononutu SH. Dalam Sambutannya, Onibala mengatakan  kegiatan ini perlu dilaksanakan guna meningkatkan gerak pacu pembangunan daerah Sulut.

“Melalui pelaksanaan kegiatan ini, akan dapat mensolusikan misinterpretasi dan misimplementasi berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum diwilayah Provinsi, ini diperlukan untuk  meningkatkan gerak pacu pembangunan daerah,” ujar Onibala.

Onibala melanjutkan, terkait dengan berlakunya undang-undang 22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka secara umum fungsi dan peranan Gubernur terus mengalami metamorfosis dalam kerangka percepatan pembangunan daerah.

Kabupaten/Kota harus terus berkomunikasi baik dengan pemerintah provinsi guna me nyelaraskan visi atau tujuan pembangunan satu daerah. “Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, konsultasi perencanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, jangan nanti ada masalah bencana, wabah penyakit,  atau gangguan keamanan baru meminta bantuan Gubernur,” ujarnya.

Untuk itu koordinasi sangat perlu dilakukan  guna membangun hubungan yang harmonis antar  kabupaten/kota dan menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pernyataan ini didukung sepenuhnya oleh Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri A. Sirajudin Nonci. Dalam pemaparan materi tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan Kooedinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Nonci menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara Pemerintah pusat dan provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk kemajuan bersama.(Kabag Humas CH Sumampow.SH.Med selaku Jubir Pemprov Sulut)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: