Sulut kembali raih WTP

Kerja keras yang dilakukan selama ini oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih tahun lalu atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2009 akhirnya berbuah manis. Dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara yang digelar hari ini di Gedung DPRD Sulawesi Utara dengan agenda tunggal Penyampaian dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut Tahun anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD dan Pemprov Sulut, Plt. Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara Romadi Sapto Giri, SE.MM.Ak mengumumkan bahwa BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi. Dengan demikan maka sejak tanggal diserahkan maka laporan ini menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam sambutan pengantarnya Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa Pemberian Opini dan hasil pemeriksaaan yang dilakukan didasarkan pada 3 prinsip kerja BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yang berujung pada pemberian opini ini dilakukan tanpa intervensi siapapun. BPK sangat memegang teguh prinsip-prinsip tersebut sehingga hasil pemeriksaan tidak perlu diragukan.Pada kesempatan ini juga disampaikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Catatan-catatan ini tidak akan mempengaruhi opini tetapi apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat saja mengarah ke tindak pidana. Sebahagian dari catatan-catatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut namun masih-ada hal-hal yang harus diselesaikan.

Mendahului penyampaian sambutannya, Plt. Kepala Perwakilan BPK di Sulut menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada Ketua DPRD Sulut yang didampingi oleh Para Wakil Ketua dan selanjutnya kepada Gubernur Sulawesi Utara yang didampingi oleh Wakil Gubernur Drs.Djouhari Kansil, M.Pd. Saat menerima LHP yang diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK di Sulawesi Utara, Gubernur terlihat agak tegang namun dengan wajah penuh keyakinan, Gubernur menerima bundelan berkas tersebut kemudian menunjukkannya kepada seluruh hadirin yang menghadiri Rapat Paripurna Istimewa tersebut.

Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa sejak awal Pemprov Sulut optimis akan meraih opini WTP. Hal ini sangat beralasan karena semenjak menerima Opini WTP untuk tahun 2009 yang diserahkan tahun lalu, Gubernur telah mencanangkan untuk mempertahankan opini tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan termasuk pengawasan yang dilakukan secara lebih intensif dan periodik. Setiap minggu, melalui Wakil Gubernur dilakukan kegiatan “bersih-bersih Temuan” yang ternyata sangat efektif dalam peningkatan performance pengelolaan keuangan. Gubernur juga meminta seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang baik harus dilaksanakan bukan hanya untuk semata-mata meraih opini WTP tetapi benar-benar “Dibudayakan”. Meraih sesuatu lebih mudah dari mempertahankan. Diinstruksikan juga kepada seluruh SKPD yang masih memiliki catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti untuk dalam jangka waktu 60 hari segera menyelesaikan semua tindak lanjut yang dimintakan oleh BPK melalui LHP tersebut. Hasil capaian ini mudah-mudahan akan diikuti oleh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini Gubernur menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan dan menuntaskan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan laporan kinerja keuangan Pemprov Sulut yang telah menghasilkan opini WTP. Gubewrnur juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sulut yang selama ini menjalankan perannya antara lain dengan melakukan koreksi-koreksi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemprov Sulut. Ke depan pengawasan dewan sangat diperlukan karena Gubernur sudah bertekad untuk mempertahankan opini WTP untuk ke-3 kalinya tahun depan. Ini bukan pekerjaan mudah tapi Pemprov telah bertekad untuk meraihnya kembali tahun depan karena apabila dapat dipertahakan untuk ke-3 kalinya akan ada rewrd khusus dari Pemerintah Pusat untuk daerah yang mampu melakukannya. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov Suluit)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: