Gubernur: Kondisi Lokon Masih Rawan

Pasca letusan yang cukup besar yang terjadi pukul 23.31 semalam, pagi ini Gubernur Sulawesi Utara kembali mengunjungi Tomohon. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memantau secara langsung perkembangan terakhir gunung Lokon dan melakukan koordinasi langsung dengan Satkorlak Penanggulangan bencana Kota Tomohon untuk penanganan tanggap darurat serta penanganan pengungsi dan penyaluran bantuan yang telah terkumpul selama ini. Gubernur berada di Tomohon dan langsung menuju Pos Pengamatan Gunung Lokon dan Mahawu yang terletak di Kelurahan Kakaskasen. Setibanya di lokasi tersebut, Gubernur langsung mendapatkan laporan dari Petugas di Pos tersebut yang melaporkan bahwa pasca letusan semalam dimana Gunung Lokon sempat memuntahkan Lava Pijar, tercatat frekwensi Gempa Vulkanik masih terjadi namun dengan intensitas dan kekuatan skala kecil. Gubernur kembali mengingatkan petugasdi Pos Pengamatan untuk melakuka pemantauan secara ketat dan seger melaporkan sesuai dengan Prosedur yang ada apabila terjadi perkembangan yang mengarah kepada keadaan yang lebih buruk. Gubernur juga mendapatkan laporan bahwa masyarakat yang diungsikan semakin bertambah. Sampai saat ini sudah kurang lebih 4 sampai 5 ribu jiwa masyarakat di 3 Desa yakni Kinilow, Kinilow I dan sebahagian Kakaskasen. Gubernur mengingatkan kondisi Gunung Lokong masih sulit diprediksi. Letusan skala besar masih mungkin terjadi dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Kita tentunya berharap tidak akan ada lagi letusan besar yang terjadi namun hal ini jangan sampai mengurangi kewaspadaan masyarakat dan kesigapan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana Gunung Lokon. Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan bantuan Rp 100 juta yang diterima langsung oleh Walikota Tomohon. Gubernur berpesan agar bantuan ini dikelola dan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar urgen dan menyangkut langsung dengan penanganan korban bencana. Jangan sampai bantuan-bantuan yang selama ini mengalir tidak samapi ke sasaran yang tetap dan bahkan mubazir karena tidak diatur dan dikelola dengan baik. (Kabang Humas Ch. Sumampow, SH. M.Ed selaku Jubir Pemprov Sulut)

 

 

 

 

 

Wagub: Staf Ahli Bukan Jabatan Terminal

Wakil Gubernur Sulut Drs Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Jumat (15/07) pagi melantik 4 orang staf ahli Gubernur, sesuai Keputusan Gubernur No. 821.2/BKD/SK/136/2011 tertanggal 14 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II  di lingkungan Pemprov Sulut.

Empat staf ahli yang dilantik yaitu, Drs  John H Palandung Msi sebagai Staf ahli Bidang Hukum dan Politik, Ir Willy EC Kumentas sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ir Mieke Pangkong, MSi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan serta Drs Anwar Panawar diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Diketahui, tiga orang mantan pejabat yang diangkat menjadi Staf Ahli Gubernur oleh Wagub kali ini,  selain Drs Anwar Panawar  yang adalah mantan Karo Kesra Setda Provinsi Sulut, ketiga ini  sebelumnya merupakan birokrat yang berkarier di luar Pemprov, seperti Jhon Palandung sebelumnya dikenal sebagai Sekda Kabupaten Sitaro, Willy Kumentas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Minut dan Mieke  Pangkong pernah menjabat Kepala Bappeda Bolsel.

Kansil menegaskan, staf ahli bukanlah jabatan terminal atau jabatan buangan. Tetapi staf ahli itu merupakan tenaga-tenaga ahli dibidang dan kajian ilmu, serta kaya akan pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai bidang ilmu masing-masing.

Karena itu Kansil mengharapkan agar Staf Ahli yang baru dilantik lebih intens membantu pimpinan (Gubernur, Wagub dan Sekprov) dalam memberikan saran dan pertimbangan secara cerdas dan bijaksana menjadi sumber solutif bagi berbagai permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di provinsi sulut.

“Maksimalkanlah potensi dan karya saudara terutama dalam mentransferkan pengalaman, ide- ide strategis dan birilian sehingga mampu memicu laju dan gerak perangkat-perangkat pemprov sulut,” kata Kansil. (Kabag Humas, CH Sumampow.SH.MEd selaku Jubir Pemprov)

Wagub: Pengelolaan Keuangan Tiap SKPD Harus Jelas

Wakil Gubernur Sulut, Drs Djouhari Kansil MPd mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD dan pihak yang mengelola keuangan, harus mengelola administrasi keuangan daerah dengan jelas.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat melakukan pertemuan dengan seluruh kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut  Jumat, (15/7) yang diselenggarakan di kantor Inspektorat Sulut.

“Pencatatan keuangan sangat penting dilaksanakan setiap hari, hal ini perlu diperhatikan untuk membantu pengawasan keuangan daerah,” ujar Wagub.

Dilanjutkannya, setiap kasubag keuangan di setiap SKPD harus tetap melaporkan segala jenis  perkembangan maupun masalah yang berkaitan dengan keuangan, dan harus dikerjakan dengan jelas dan cepat. Setiap anggaran maupun keuangan harus memiliki tanda buku yang jelas. Seperti biaya modal belanja modal maupun barang harus tetap diperbaiki.

Selain itu juga, Wagub mengingatkan kepada setiap kepala SKPD yang memiliki pos dana bantuan bansos agar lebih jelas penyalurannya. “Setiap dana bansos  tetap harus  jelas penyalurannya, kepada siapa diberikan harus tetap ada pertanggungjawaban yang jelas, jangan dana sudah disalurkan namun kepala SKPD sendiri tidak tahu diaman dana itu disalurkan,” kata Wagub.

Wagub menghimbau bagi setiap kepala SKPD untuk mendelegasikan tugas pada pihak yang bisa dianggap  bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas selama kepala SKPD tidak berada di tempat.

“ini perlu diperhatikan, agar informasi yang diperlukan tentang SKPD yang bersangkutan harus tetao ada, jangan pimpinannya tidak berada ditempat seluruh staf juga tidak bisa bekerja. Berikan juga kesempatan bagi staf untuk merasakan tugas keluar daerah,” papar Wagub.

Wagub berharap kedepan nantinya, semua pihak bisa mempertahankan pelayanan terbaik bagi masyarakat, guna menunjang kinerja pemerintahan yang lebih baik.(kabag umas, CH Sumampow. SH.MEd selaku jubir Pemprov)