Gubernur: Perumahan yang layak Hak Dasar Rakyat

Penyediaan Perumahan yang layak huni bagi rakyat terus menjadi perhatian Pemerintah. Kementerian Perumahan Rakyat RI terus melakukan berbagai upaya dan program untuk menyediakan perumahan rakyat yang layak huni dan terjangkau terutama bagi rakyat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui kegiatan Satker yang mengelola dana Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat yang terdapat di Biro pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut juga terus bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada semua stakeholders pembangunan perumah untuk mensukseskan program ini.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan pada Bulan April yang lalu, Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut kembali menggelar kegiatan Lokakarya Analisis Isu dan Situasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2011 yang diikuti oleh 34 peserta dari 3 kabupaten/kota (Manado, Minut dan Bitung) bertempat di Hotel Swissbell Maleosan Manado. Peserta terdiri dari unsur Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Appersi), Perum Perumnas, Real Estate Indonesia (REI), Akademisi, LSM, Bappeda, Biro Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas PU. Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut B. Mononutu, SH mengatakan kegiatan ini nantinya akan diikuti dengan kegiatan lanjutan dengan peserta 3 kabupaten/kota tersebut yang oleh Kementerian Perumahan Rakyat RI dipandang representatif untuk mendapatkan isu-isu pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman di Sulut.

Ketika membuka Lokakarya ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Drs. M.M. Onibala, M.Si yang membacakan Sambutan Gubernur Sulut antara lain mengatakan bahwa  Perumahan Yang Layak adalah salah satu Hak Dasar Rakyat. Pemerintah telah menempatkan Pembangunan Perumahan sebagai salah satu Prioritas Nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 -2014. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri terus bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk mendorong pembangunan perumahan terutama oleh pihak pengembang. Pemerintah Pusat dan Provinsi menyiapkan perangkat peraturan perumahan serta membantu pengembang mendapatkan lahan yang tepat untuk pembangunan perumahan. Melalui Lokakarya ini semua stakeholders pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman diharapkan akan memiliki wawasan yang lebih berorientasi pada ketentuan dan peraturan mengenai pembangunan perumahan dan penataan kawasan pemukiman, demikian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: