Forum Sekda Seriuasi Tapal Batas dan Mutasi Pegawai

Dalam rangka menguatkan fungsi dan peran selaku Sekretaris Daerah, sekaligus melakukan konsolidasi dan koordinasi, Kamis (9/6) kemarin kembali digelar forum Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Forum yang dipimpin langsung Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan ini membahas 6 masalah utama yakni soal batas wilayah, bagi hasil pajak, sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masalah kepegawaian di daerah, antisipasi terjadinya masalah bencana alam, dan masalah percepatan serta perluasan kawasan ekonomi koridor (KEK). Selain itu, dalam forum tersebut juga diserahkan SK Definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan, serta SP2D untuk pencairan bagi hasil pajak kepada 15 Kabupaten/Kota se Sulut.
Untuk batas wilayah, dengan tegas Sekprov telah memberikan deadline waktu penyelesaian khususnya kepada Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, juga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Minahasa Tenggara. ‘’Jangan mengulur-ulur waktu lagi, harus sesegera diselesaikan dengan searif mungkin dan sesuai aturan yang ada,’’ tegas Mokodongan sembari mewarning kepada Sekab Mitra dan Bolsel bahwa sebelum masalah batas diselesaikan, tidak akan dilakukan pelantikan sekalipun sudah mengantongi SK definitif Sekda.
Yang menarik dari forum Sekda ini yakni dicetuskannya komitmen bersama seluruh Sekda untuk tidak memberlakukan sistem non job bagi PNS yang notabene tidak seharusnya diberikan sanksi non job. Jikalau ditemui dalam kabupaten/kota ada pimpinan yang ngotot memberikan non job pada PNS, maka Sekda di daerah bersangkutan wajib memberikan saran dan kajian kepada Pimpinan. Kalaupun Pimpinan tidak mengindahkan kajian tersebut, maka sesuai aturan khusus mutasi eselon II, Pemerintah Provinsi lah yang akan menjadi filter. ‘’Non job itu dilakukan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, melakukan tindakan disipliner yang berat, atau melakukan korupsi,’’ ujar Mokodongan sembari mengingatkan juga agar para Sekda dan pejabat terkait tidak sembarangan dalam menghembuskan isu mutasi karena sesuai penelitian, isu mutasi tersebut menurunkan kinerja dan etos kerja para PNS. (Jubir Pemprov Sulut, C. H. Sumampow, SH, M.Ed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: