Gubernur: PP Nomor 41 Tahun 2007 ttg OPD masih diperlukan

Dalam rangka memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan yang akan disampaikan Kepada Presiden RI, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prof.DR. Ryaas Rasyid melalui Tim Pengkaji Penataan Organisasi Perangkat Daerah menghimpun masukan dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim Pengkaji ini terdiri dari Ibu Andy Selvy Batariani selaku Sekretaris Prof.DR. Ryaas Rasyid, Tubagus Ace Hasan, Staf Ahli Prof.DR.Ryaas Rasyid dan Kasubag Hukum, Kehakiman dan HAM SetWantimpres Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Tim ini diterima oleh Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H. Sarundajang di ruang kerjanya hari Selasa, 7 Juni 2011. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah di Sulawesi Utara dilakukan dengan kajian yang matang dan dalam waktu yang cukup panjang. Sejak tahun 2008 Pemprov bersama dengan pihak legislatif dan unsur terkait lainnya telah melakukan kajian bentuk dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan amanat PP tersebut bahwa dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun Pemprov diberikan kesempatan untuk melakukan kajian penyiapan dan penerapan struktur OPD. Tahun 2009 kajian ini baru selesai dan dilakukan pengisian serta penerapan melalui pelantikan pejabat yang mengisi struktur sebagai implementasi PP No 41 tersebut. Sampai saat inipun Pemerintah Provinsi masih terus melakukan kajian untuk memperoleh struktur yang ideal sesuai dengan amanat PP 41 tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan di daerah. Oleh karena itu, Gubernur mengisyaratkan bahwa yang paling tepat dilakukan sekarang adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian PP 41 tersebut bukan melakukan perubahan secara total PP tersebut.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut Tim banyak memperoleh masukan terutama berkaitan dengan implementasi PP tersebut. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setdaprov Sulut Dra. Lynda Wantania, MM mengatakan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah dengan melakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang akan bermuara pada terbentuknya Struktur yang benar-benar mengakomodir fungsi yang harus dijalankan oleh OPD dengan mengedepankan prinsip Miskin Struktur Namun Kaya Fungsi. Dalam sambutan pengantarnya Staf Ahli Anggota Wantimpres Tubaguis Ace Hasan mengatakan bahwa dipilihnya Sulut untuk menjadi sasaran kunjungan karena berbagai keberhasilan yang telah diperoleh Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan antara lain dalam pengelolaan keuangan dengan diperolehnya Opini WTP dan di bidang Kinerja Pemerintahan dimana Pemprov Sulut ditetapkan sebagai Provinsi dengan Kinerja Pemerintahan terbaik di Indonesia. Semua usulan yang diserap di Sulut akan disampaikan kepada Anggota Wantimpres Prof.DR. Ryaas Rasyid untuk diteruskan ke Presiden RI. (Kepala Bagian Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov).

%d bloggers like this: