Soal Mutasi Eselon II Kabupaten/Kota, Mendagri Dukung Tindakan SHS

Penegasan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang soal penerapan reformasi birokrasi khususnya pada penempatan PNS dalam jabatan dan pemberian sanksi non job mendapat dukungan penuh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fawzi. Bahkan menurut Fawzi, warning yang diberikan Sarundajang memang berdasarkan aturan yang ada dan pada prinsipnya tindakan tersebut sudah merupakan fungsi utama Gubernur. ‘’Kenapa dalam penempatan pejabat eselon II di kabupaten dan kota perlu melewati tahapan persetujuan Gubernur, alasan utamanya karena faktor like dan dislike yang cenderung diberlakukan kepala daerah apalagi yang bersangkutan baru melewati tahapan pemilu,’’ ujarnya.
Lanjut Mendagri menjelaskan, pernah didapati kasus di salah satu kabupaten yang baru saja selesai mengadakan pemilihan umum, kepala daerah yang menang menonjobkan 12 pejabat eselon II tanpa alasan yang tepat. ‘’Hal seperti inilah fungsi kontrol dan melindungi seorang Gubernur dibutuhkan. Gubernur berkewajiban melindungi PNS yang kinerjanya bagus tapi harus jadi korban pemilukada,’’tandas Fawzi.
Sebagaimana diketahui, pada rapat koordinasi antara Sarundajang dan seluruh pejabat eselon II dan III Pemprov Sulut, dengan tegas Sarundajang mengatakan bahwa sebagai Gubernur dia sangat tidak mau kompromi dengan pemberhentian jabatan terhadap seorang PNS dengan alasan yang tidak tepat sebagaimana yang sering terjadi di kabupaten kota. ‘’PNS yang dinonjobkan adalah PNS yang sudah melakukan kesalahan berat. Saya sangat tidak setuju jika ada PNS yang kerja baik lalu tiba-tiba diambil jabatannya tanpa memberikan jabatan yang lain. Tradisi seperti ini yang harus dirubah,’’ tegas Sarundajang.
Lanjut putra Kawangkoan ini menjelaskan, berdasarkan aturan kepegawaian, pemberian non job pada PNS sudah merupakan langkah paling akhir terhadap konsekuensi kesalahan berat yang dilakukan PNS bersangkutan. Sebelumnya harus melalui tahapan teguran lisan ataupun tertulis, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian gaji, dan tahapan lainnya. ‘’Hal-hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kepala daerah kabupaten dan kota. Tidak boleh sembarang mencopot seseorang dari jabatannya tanpa alasan yang tepat,’’ tandasnya sembari menyinggung soal penerapan the right man in the right job, yang tidak hanya melihat pada backround pendidikan seorang PNS tapi lebih menekankan pada kemampuan PNS tersebut. ‘’Jika PNS tersebut backroundnya berbeda dengan jabatan yang diperceyakan, bukanlah sesuatu yang bersifat fatal selama PNS itu mampu mengerjakan tanggungjawabnya sebaik mungkin, tentu dengan ekstra kerja karena merupakan sesuatu yang baru bagi dia,’’ ujar Sarundajang. (Jubir Humas Pemprov Sulut, C. H. Sumampouw, SH, M.Ed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: