Tegakkan Reformasi Birokrasi, Gubernur Ajukan Kontrak Kinerja

Dalam rangka penegakan reformasi birokrasi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang kembali menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pejabat eselon II dan III Pemprov Sulut. Tak hanya itu, dalam pertemuan yang digelar di ruang Huyula kantor Gubernur Kamis (5/5) kemarin juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja antara pejabat eselon 2 dengan Gubernur. Untuk lingkup sekretariat daerah ditandatangani langsung oleh Sekprov Sulut Ir. S. R. Mokodongan, sementara pejabat eselon 2 lainnya yakni Kepala Badan Inpsektorat J. R. Korengkeng, SH, M.Si, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dra. Roosje Kalangi, M.Si, dan Kadis Kesehatan Dr. M.R. Rondonuwu, DHSM.
Hal menarik yang ditekankan Gubernur dalam pertemuan tersebut yakni masalah penerapan reformasi birokrasi yang bukan hanya menyangkut pemberian reward berupa gaji dan kenaikan pangkat, tapi lebih kepada masalah teknisnya seperti penempatan PNS dalam jabatan, maupun pemberian sanksi non job. Dengan tegas Sarundajang mengatakan bahwa sebagai Gubernur dia sangat tidak mau kompromi dengan pemberhentian jabatan terhadap seorang PNS dengan alasan yang tidak tepat sebagaimana yang sering terjadi di kabupaten kota. ‘’PNS yang dinonjobkan adalah PNS yang sudah melakukan kesalahan berat. Saya sangat tidak setuju jika ada PNS yang kerja baik lalu tiba-tiba diambil jabatannya tanpa memberikan jabatan yang lain. Tradisi seperti ini yang harus dirubah,’’ tegas Sarundajang.
Lanjut putra Kawangkoan ini menjelaskan, berdasarkan aturan kepegawaian, pemberian non job pada PNS sudah merupakan langkah paling akhir terhadap konsekuensi kesalahan berat yang dilakukan PNS bersangkutan. Sebelumnya harus melalui tahapan teguran lisan ataupun tertulis, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian gaji, dan tahapan lainnya. ‘’Hal-hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kepala daerah kabupaten dan kota. Tidak boleh sembarang mencopot seseorang dari jabatannya tanpa alasan yang tepat,’’ tandasnya sembari menyinggung soal penerapan the right man in the right job, yang tidak hanya melihat pada backround pendidikan seorang PNS tapi lebih menekankan pada kemampuan PNS tersebut. ‘’Jika PNS tersebut backroundnya berbeda dengan jabatan yang diperceyakan, bukanlah sesuatu yang bersifat fatal selama PNS itu mampu mengerjakan tanggungjawabnya sebaik mungkin, tentu dengan ekstra kerja karena merupakan sesuatu yang baru bagi dia,’’ ujar Sarundajang.
Selain pada masalah non job, Sarundajang juga memberikan warning tegas kepada Badan Kepegawaian Daerah menyangkut pungutan-pungutan liar. Walaupun belum ada laporan soal pungutan liar di BKD Sulut, tapi Sarundajang menegaskan tidak menghendaki adanya laporan yang menyampaikan kalau ada oknum di BKD yang memasang tariff untuk masalah pengurusan kenaikan pangkat. ‘’Urusan naik pangkat itu sudah merupakan tugas BKD, makanya tidak boleh ada pungutan yang dibebankan ke PNS yang hendak mengurus kenaikan pangkat,’’ tukasnya. (Jubir Humas Pemprov Sulut, C. H. Sumampouw, SH, M.Ed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: