Mantapkan Barisan, Seluruh Sekda se Sulut Gelar Forum

Semakin kompleksnya persoalan di dunia birokrasi baik pada lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, membuat seluruh Sekretaris daerah se Sulawesi Utara bertekad untuk semakin merapatkan barisan, bergandengan tangan guna mencapai visi dan misi bersama. Hal ini tercetus pada pertemuan forum koordinasi sekretaris daerah se Sulut yang diselenggarapan di kota Cakalang Bitung pada Rabu (20/4) kemarin, yang dihadiri oleh seluruh Sekretaris daerah yang ada di 15 kabupaten kota di bumi Nyiur melambai ini.
Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa R. Mokodongan yang juga bertindak sebagai Ketua Forum, telah berhasil membahas 6 pokok persoalan utama yang sedang santer dibicarakan baik dikalangan birokrat maupun masyaraka umum. 6 hal tersebut yakni menyangkut batas wilayah kabupaten kota, bagi hasil pajak, masalah keamanan, penempatan PNS dalam jabatan, penerimaan calon praja IPDN, dan antisipasi awal terjadinya bencana alam yang bermuara pada persoalan kesehatan seperti flu burung dan penyebaran ulat bulu. ‘’Hal-hal tersebut sudah harus dibicarakan dan diambil satu keputusan bersama agar antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat senada dalam menanggapi persoalan yang dipertanyakan tentunya dengan tidak keluar dari koridor ketentuan yang ada,’’ jelas Mokodongan.
Lanjut Mokodongan menjelaskan bahwa alasan utama diadakannya forum koordinasi ini agar terjadi koordinasi dan konsolidasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Contoh kecil menyangkut pengangkatan PNS khususnya dalam jabatan eselon II yang notabene sesuai aturan harus ada dulu persetujuan Gubernur baru bisa diadakan pelantikan. ‘’Aturan mengharuskan seperti itu. Jadi nama-nama yang akan dilantik diajukan untuk mendapat persetujuan dari Gubernur. Tentunya sebelum dinilai layak dan sesuai aturan, tim pengkaji belum dapat merekom gubernur untuk menyetujui usulan tersebut. Nah dalam forum seperti inilah akan dibahas lebih mendalam menyangkut hal-hal seperti itu,’’ tandas mantan Kadis Kehutanan Sulut ini.
Hal ini langsung diiyakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Sulut Drs Roy Tumiwa M.Pd yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. ‘’Sangat jelas dalam PP nomor 53 tahun 2010 bahwa non job itu merupakan hukuman berat yang diberikan kepada PNS. Adalah sesuatu yang melanggar aturan jika seorang PNS bekerja dengan baik lalu tiba-tiba dinonjobkan. Dan kalau hal ini terjadi di lingkup pejabat eselon II, bias-bisa Gubernur yang disalahkan dan dicap tidak tahu aturan. Makanya kami sangat selektif dalam memberikan ijin untuk pelantikan pejabat eselon II di kabupaten kota,’’ tambah Tumiwa. Atas dasar itu maka dalam forum tersebut telah disepakati bersama bahwa untuk pelantikan eselon II harus menunggu persetujuan Gubernur dahulu baru diadakan pelantikan.
Selain seluruh Sekda se Sulut, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Sulut Drs. M. M. Onibala, M.Si, Asisten bidang Administrasi Umum Sulut Gemmy Kawatu SE, M.Si, Inspektur Provinsi Sulut Jeffry Korengkeng SH, M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas B. Mononutu SH, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sulut Dra. Linda Wantania, M.Si, MM, Kepala Biro Pembangunan Dra. Femmy Suluh, M.Si, Karo Hukum C. H. Talumepa, SH, M.Si, Kepala Sekretariat KORPRI Sulut Drs. James Palempung, dan Kadispenda Sulut Edwin Silangen SE, M.Si. (Jubir Pemprov Sulut C. H. Sumampow, SH, M.Ed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: