Satukan Persepsi Soal Penerapan KTP Elektronik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan keamanan negara, bahkan untuk mensukseskan pemilihan umum berikutnya, maka penerapan KTP Elektronik (E-KTP) dipandang perlu untuk segera direalisasikan. Hal ini terungkap saat rapat kerja nasional kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2011 yang diikuti oleh Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Drs. Mecky Onibala, M.Si dan Kepala biro Pemerintahan dan Humas Bartholemeus Mononutu, SH.
Rakernas yang digelar di Jakarta dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota di 197 daerah yang melaksanakan penerapan awal KTP elektronik tahun 2011. Menurut Onibala, dalam pertemuan tersebut, Mendagri menegaskan kembali pembagian kewajiban dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan KTP Elektronik baik di tahun 2011 maupun 2012. Dan tanggung jawab Pemerintah provinsi antara lain melakukan sosialisasi penerapan e-KTP kepada instansi terkait di tingkat provinsi dan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota. Selain itu juga Pemrov berkewajiban melakukan supervise, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, setelah itu mengkoordinasi dan mengkonsultasikannya ke pemerintah pusat. ‘’Khusus Pemprov Sulut, ada 5 daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan penerapan awal KTP elektronik tahun 2011 yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, kota Manado dan Bitung,’’ ungkap mantan Kaban BKD Sulut ini.
Lanjut Onibala menjelaskan bahwa hal lain yang berkembang pada Rakernas tersebut yakni penegasan bagi provinsi, kabupaten/kota yang anggarannya belum tersedia dalam APBD 2011 atau belum cukup untuk operasionalisasi KTP elektronik, maka kepala daerah yang bersangkutan agar memasukkan anggaran kegiatan tersebut atau menambah alokasi anggaran melalui peraturan kepala daerah mengenai perubahan APBD 2011 sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD 2011. ‘’Rencana pembangunan daerah dan nasional akan lebih efektif apabila ditunjang dengan data kependudukan yang akurat, baik mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran dan komposisi penduduk. Data penduduk yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana disusun, tapi juga informasi masa lampau dan perkiraan pada waktu yang akan dating,’’tambah Onibala.
Hal senada diungkapkan Mononutu yang juga ditugaskan Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang untuk mengikuti Rakernas tersebut. Bahkan menurut mantan Kabag Humas ini, melalui proses administrasi kependudukan yang benar, akan diperoleh data yang valid dan terkini, bahkan dapat dibuat proyeksi karena proyeksi penduduk bukanlah ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertambahan penduduk melalui kelahiran, kematian dan perpindahan. ‘’Makanya sangat diperlukan persamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang arti penring dan manfaat dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik,’’ ungkap Mononutu. (Jubir Pemprov Sulut, C. H. Sumampow, SH, M.Ed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: