Mokodongan: Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pejabat Eselon II Harus Konsultasi Pada Gubernur

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Siswa Rachmat Mokodongan mengatakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari dan dalam jabatan struktual eselon II pada pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsutasi dengan Gubernur.
Hal tersebut disampaikan mokodongan dalam pembukaan rapat kerja di bidang kepegawaian yang dihadiri seluruh Sekda kabupaten/kota se Sulut, Rabu (6/4) bertempat di ruang Mapaluse kantor Gubernur.
“Sesuai dengan undang-undanga nomor 32 tahun 2004 pasal 132 ayat 2 tentang pemerintahan daerah, bupati harus berkonsultasi dengan gubernur untuk pengangkatan pejabat eselon II,” ujar Mokodongan.
Dikatakannya, hal itu juga terkait dengan pengangkatan sekretaris daerah Kabupaten/Kota, harus dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurangnya tiga orang calon PNS yang memenuhi syarat. Selain itu juga penilaian terhadap pejabat struktural Eselon Iiberdasarkan Gubernur setelah itu dapat ditetapkan, hal itu memberikan makna penetapan pejabat eselon II tidak lepas dari kewenangan Gubernur.
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka surat keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh berwenang, tidak memiliki civil effeck dalam kepegawaian.
“Kaputusan itu tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian kenaikan pangkat pilihan, tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan jabatan, tidak dapat digunakan sebagai dasar perpanjangan pensiun, dan pelaksanaan tugas jabatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” papar Mokodongan.
Ia menegaskan pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundangan dibidang kepegawaian, dapat dikenakan tindakan administrativ, berupa peringatan, teguran, pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian dimana hal tersebut dapat dilakuka oleh Kepala Badan kepegawaian Negara kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh presiden.
Selain itu juga perlu dilakukannya reformasi kepegawaian, untuk itu maka pembinaan pada PNS harus dilakukan dengan sebaiknya berdasar pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem prestasi karir. Ini memberikan peluang bagi PNS yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan berkompetisi secara sehat.
Kepala BKD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd, dimana mengatakan, raker kepegawaian ini dilakukan berdasarkan UU nomor 03 tahun 99, Peraturan Pemerintah (PP) 19 tahun 2010 dan Surat Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang Nomor: 005/740/Sekr/2011.
“Ini dilakukan juga melihat permasalahan kepegawaian di Kabupaten Kota saat ini, dimulai dari rekrutmet CPNS serta perekrutan IPDN, serta mutasi pejabat,” kata Tumiwa.
Tampak hadir dalam rapat tersebut kepala kantor regional XI BKN Manado drs usman Gumanti, Msi, asisten administrasi umum Asioano G Kawatu SE Msi, kepala BKDD se Kabupaten/Kota.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: