Aset Nilai Renovasi Disparbud oleh BPK dihibahkan ke Pemprov

Gedung kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berlokasi di bilangan Jalan Sam Ratulangi dekat Pom bensin Wanea yang pernah ditempati dan direnovasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara secara resmi dikembalikan ke Pemprov Sulut termasuk nilai pelaksanaan renovasi yang dihibahkan oleh BPK kepada Pemprov Sulut. Dengan demikian nilai pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh BPK kemudian akan dicatat dalam neraca aset Pemprov Sulut setelah dihapus dari neraca aset BPK. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pengelolaan aset pemerintah dan merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan baik aset BPK maupun aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Mampan Manalu, SE yang pagi ini bersama Gubernur DR. SH Sarundajang menandatangani perjanjian kerjasama Pemberian Hibah Barang Milik Negara pada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan perjanjian hibah ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Drs. Djouhari Kansil, M.Pd, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. S.R. Mokodongan, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Sulut Gemmy Kawatu, SE.M.Si, Kepala Inspektorat Provinsi Sulut J.E. Korengkeng, SH.M.Si, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sulut Praseno Hadi, SE.MBA, Kepala Biro Umum Ir. J. Ateng, M.Si.

 

Lebih lanjut Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara mengatakan bahwa proses penandatanganan pengalihan aset nilai renovasi ini merupakan bentuk proses legal formal yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan pengelolaan aset negara. Pada sisi yang lain juga merupakan contoh bagi lembaga dan instansi pemerintah untuk selalu melakukan proses legal formal melalui penandatanganan kerjasama dan memproses pengalihan aset secara berjenjang sampai ke Kementerian Keuangan apabila sesuai ketentuan harus dilakukan dalam hal melakukan pengalihan aset negara yang dikelola kepada pihak lain. Dengan demikian pengelolaan dan pencatatan aset negara yang juga merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dijaga dan dikedepankan.

 

Gubernur Sulawesi Utara memberikan juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh BPK karena hal ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dilakukan saat ini adalah salah satu bentuk upaya Pemprov Sulut untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi untuk pengelolaan keuangan tahun 2009 yang lalu. Gubernur juga mengatakan bahwa kehadiran BPK Perwakilan Sulut selain fungsinya sebagai aparat pemeriksa eksternal juga banyak memberikan arahan dan tuntunan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara optimis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan tahun 2010.

 

Pada kesempatan ini juga Mampan Manalu berpamitan kepada Gubernur Sulawesi Utara karena terhitung besok (30 Maret) akan memasuki masa pensiun. Soal pengganti, sampai saat ini masih ditunggu dan sedang digodok di Baperjakat BPK Pusat. Mungkin akan ditunjuk Pelaksana harian untuk melaksanakan tugas kepala perwakilan sesudah saya pensiun. . Mampan Manalu juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama melaksanakan tugas di daerah ini. Kerjasama yang baik dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan ini saya harapkan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. (Juru Bicara Pemprov Sulut Ch. Sumampow, SH.M.Ed)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: