Kabupaten/Kota Harus Dukung Program e-KTP

Diketahui sejak tahun 2010 lalu, pemerintah pusat telah mencanangkan bergulirnya penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan persiapan penerapan e-KTP Tahun 2011.
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan cara baru yang jitu yang ditempuh pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional guna memberikan identitas yang lebih pasti kepada masyarakat indonesia. Hal itu dikatakan, Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang melalui, Karo Pemerintahan dan Humas selaku Jubir Pemprov. Sulut Drs Roy M Tumiwa, MPd, dikantor gubernur sulut, Sabtu (26/02).
Tumiwa menjelaskan, pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan disemua kab/kota serta penerbitan nomor induk kependudukan di 329 kab/ko telah dilaksanakan termasuk di Provinsi Sulawesi Utara ada delapan daerah yang telah dijadikan pilot projek yakni Kabupaten Minahasa, minut, minsel dan Kabupaten Bolmut, Kota Manado, Tomohon, Kotamobagu dan Kota Bitung.
Memasuki tahun 2011 ini untuk pelaksanaan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) di 168 kab/kota dan termasuk tujuh kab/kota di sulut yang meliputi: Kabupaten Mitra, Bolmong, Bolsel, Sangihe, Sitaro dan Kabupaten Talaud, bersamaan dengan itu penerbitan NIK dilaksanakan pula penerapan E-KTP di 197 Kab/Kota termasuk lima di Provinsi Sulut yaitu Kab. Minahasa, Kab. Minut, Minsel, Kota manado dan Bitung, jelas Tumiwa.
Untuk Tahun 2012 mendatang penerapan e-KTP akan dilakukan di 300 Kab/Kota termasuk sepuluh daerah di Provinsi Sulut antara lain Sangihe, Talaud, Sitaro, Mitra, Bolmong, Boltim, Kab Bolsel serta Kota Tomohon, Kotamobagu, jelasnya.
Tumiwa mengatakan, sampai saat ini di Sulut baru tiga daerah yang telah menyelesaikan pendistribusian surat pemberitahuan NIK kepada penduduk yakni, Minahasa, Minut dan Kota Manado. Sedangkan Minsel dan Bitung belum melaksanakan pencetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK kepada penduduk diwilayahnya. Maka dari itu penerapan e-KTP butuh perlakuan khusus dari pemerintah daerah yang menjadi sasaran program ini. Karena apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan yakni sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 belum juga melakukan pendistribusian surat pemberitahuan NIK kepada penduduknya, maka dua daerah ini oleh pemerintah pusat dinilai gagal melaksanakan program e-KTP, dan hal ini akan berdampak tidak konsistennya pemerintah di dua daerah tersebut, dalam menyampaikan pernyataan kesanggupan melaksanakan progam prioritas nasional di bidang kependudukan yang di tuangkan pada surat pernyataan masing-masing kepala daerah yang sudah ditanda tangani oleh Bupati Minahasa Selatan dan Walikota Bitung, ujarnya.
Bagi Kab/Kota yang tidak menerapkan e-KTP sampai tahun 2012, maka semua aspek pembiayaan baik perangkat keras maupun perangkat lunak, blanko dan jaringan komunikasi data serta biaya operasionalnya akan menjadi beban APBD masing-masing daerah, tambah Tumiwa. Karenanya Tumiwa mengharapkan agar kabupaten/kota yang belum menerapkan e-KPT tersebut, kiranya sesegera mungkin melaksanakan program tersebut agar nantinya tidak mempengaruhi beban keuangan yang ada di daerahnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: