Gubernur: Kehadiran BPK menjadi lembaga Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah

“Kehadiran BPK Perwakilan Sulut selain mengemban tugas sebagai Eksternal Control bagi Pemerintah Daerah, juga menjadi Lembaga Konsultasi dalam mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah”. Demikian antara lain dikatakan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutannya ketika menghadiri dan menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Utara di Bilangan Jalan 17 Agustus Manado. Acara Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua BPK-RI Drs. Hadi Purnomo, AK dan Anggota IV yang membidangi BUMN dan ESDM DR. Ali Maskur Musa, SH.MH, Sekjen BPK-RI Drs. Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama BPK-RI Drs. Sutrisno. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulut bersama Bupati/Walikotanya masing-masing menandatangani MOU tersebut bersama dengan Anggota-IV BPK RI DR. Ali Maskur Musa, SH.MH.

Pada bagian lain Gubernur Sulut SHS mengatakan penandatangan ini menunjukkan tekad Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan semua Kabupaten/Kota di Sulut untuk mendukung Tatakelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk menuju Pemerintahan yang bersih (Clean Government). Gubernur juga mengatakan Pengawasan yang terpadu dan sistematis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pemerintah daerah sangat diperlukan. Apabila Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara dapat diterima oleh masyarakat maka kredibilitas pemerintah akan meningkat. Sistem yang baik, yang sedang dan sudah dibangun harus didasarkan kepada “Komitmen” yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan terutama dalam pengelolaan keuangan. Melalui semua itu diharapkan Pemerintah Provinsi Sulut akan dapat mempertahankan Opini WTP dan Kabupaten/Kota di Sulut juga akan memacu kinerja pengelolaan keuangan agar dapat mendapatkan opini WTP.

Dalam pengarahannya Ketua BPK-RI Drs. Hadi Purnomo, AK menjelaskan bahwa maksud dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan tentang Mekanisme dan tatacara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut adalah untuk memberikan Legal Certainty (Kepastian Hukum) bagi pelaksanaan mekanisme tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang BPK. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Program “Sinergitas BPK-RI” yang menurut UU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan layanan Umum (BLU) dan semua pihak yang mengelola keuangan negara. Ke depan bahkan BPK akan melakukan “Performance Accounting” untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut di atas sesuai dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Laporan yang akan diserahkan nantinya akan terdiri dari 3 bagian yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dan Hasil Evaluasi laporan Akuntasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: